Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut Nimbrung Kala Kubu Prabowo Protes KPU di Jeda Debat Capres

image-gnews
Suasana debat Calon Presiden 2019 sesi kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Suasana debat Calon Presiden 2019 sesi kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sempat nimbrung ke kerumunan saat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto -Sandiaga Uno memprotes ke Komisi Pemilihan Umum pada jeda seusai segmen tiga debat calon presiden (debat capres).

Luhut bahkan menepis tangan seseorang yang tampak mengenakan kemeja kuning yang warnanya identik dengan Partai Golkar. Orang tersebut seakan memintanya kembali ke tempat duduk. "Tidak tahu (kenapa ikut menghampiri), lebih baik ditanyakan ke Pak Luhut," kata Wakil Ketua BPN Prabowo - Sandiaga, Priyo Budi Santoso seusai debat capres di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019.

Situasi di ruang debat capres memang sempat memanas seiring dengan berakhirnya segmen ketiga. Sejumlah anggota BPN Prabowo - Sandiaga, terutama tim hukum dan advokasi, beramai-ramai menghampiri komisioner KPU.

Beberapa orang yang tampak maju di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Habiburokhman, Ferdinand Hutahaean, Jansen Sitindaon, Putra Jaya Husin, Hashim Djojohadikusumo, Ansufri Idrus Sambo, Priyo Budi Santoso, dan lainnya. Mereka mengerubungi Ketua KPU Arief Budiman dan para anggotanya. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Abhan juga ada di tengah kerumunan.

Luhut sempat terlihat beradu pendapat dengan Ferdinand Hutahaean. Namun, dia akhirnya kembali ke kursinya setelah tampak berbicara dengan komisioner KPU Hasyim Asyari. Ferdinand tampak mengejar Luhut ke kursinya dan berbincang sejenak.

Adapun Luhut duduk di antara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Selain mereka, hadir pula Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kerumunan itu berlangsung hampir sepanjang jeda iklan selama lima menit. Saat pengumuman siaran langsung (on air) kurang 10 detik lagi, kerumunan bubar dan semua kembali ke tempat masing-masing.

Kubu Prabowo memprotes ke KPU lantaran menganggap calonnya diserang dengan isu personal oleh Joko Widodo. Sebelumnya, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah.

Anggota Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman, mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

"Besok (hari ini, red) kami ke Bawaslu karena itu enggak bener. Satu melanggar tata tertib. Kedua diindikasikan tidak benr secara substansi karena itu HGU. Dalam kampanye tidak boleh menyampaikan sesuatu yang menghina paslon lain," kata Habiburokhman seusai debat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

14 menit lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.


Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.


Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

1 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.


Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

10 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

12 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

12 jam lalu

Penyerahan lukisan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Prabowo Subianto, sebagai penghargaan sebagai Capres terpilih dalam Pemilu 2024, dalam acara Buka Bersama (Bukber) Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2024 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.


NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

16 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga grosir di ITC Mangga dua, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024. Kunjungan tersebut untuk dalam rangka memantau stabilitas harga sandang saat Ramadan dan menjelang lebaran sekaligus berbelanja untuk dibagikan kepada pengunjung ITC. TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

16 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.


Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

17 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.